Search and Hit Enter

Jaminan Sosial untuk Indonesia yang Lebih baik

HIDUP di dunia selalu berhadapan dengan risiko, baik risiko diri seperti sakit, kecelakaan, menjadi tua, maupun risiko harta benda seperti kehilangan mobil, kebakaran rumah, bencana alam, dan sebagainya. Hidup di Indonesia mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan hidup di banyak negara maju karena pemerintah telah mengurangi banyak risiko hidup. Sebagai contoh, hidup di Malaysia memiliki risiko jatuh miskin ketika bencana sakit datang yang sangat kecil karena Pemerintah Malaysia menyediakan layanan rumah sakit yang hampir gratis. Memang, layanan rumah sakit yang hampir gratis tersebut tersebut hanya tersedia di rumah sakit milik pemerintah. Hal itu jauh lebih baik dari keadaan di Indonesia dimana rumah sakit publik berjualan layanan, bahkan jualan nyawa, kepada rakyatnya sendiri. Hidup di hari tua juga kurang berisiko di Malaysia karena sistem jaminan hari tua sudah berjalan jauh lebih baik dari sistem jaminan hari tua di Indonesia.

Jalan raya dan fasilitas di Indonesia banyak yang mengancam keselamatan penduduk. Instalasi listrik di banyak rumah yang padat sangat berisiko kebakaran akibat arus pendek. Bahkan, jika kita menjaga instalasi listrik di rumah sendiri dengan baik, risiko rumah kebakaran dari tetangga yang ceroboh tetap tinggi karena sektor publik belum bekerja dengan baik. Mobil bagus dan mahal yang kita beli dengan uang tabungan bertahun-tahun, dapat hilang dengan mudah. Dulu pendidikan tinggi hampir gratis. Kini universitas negeri sekalipun sudah ‘jualan’ pendidikan dengan harga mahal. Jika seorang tua bernasib kurang baik dan meninggal ketika anak-anaknya masih kecil, tidak mudah lagi bagi si anak memasuki universitas bagus, jika ia tidak memiliki uang. Sang anak bisa jadi masuk perangkap kemiskinan karena pendidikannya rendah.

Semua risiko hidup tersebut menjadi berkah bagi sebagian yang berjualan asuransi. Asuransi memfasilitasi transfer risiko kehidupan yang dihadapi seseorang dengan membayar premi. Namun, risiko hidup begitu banyak jumlahnya. Jika kita membeli asuransi untuk setiap risiko hidup, maka mungkin sebagian besar gaji atau penghasilan kita habis untuk membayar premi asuransi. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan cukup untuk membeli asuransi untuk sebagian risiko yang dihadapinya. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki uang untuk membeli asuransi, karena gajinya sudah pas-pasan. Sebagian penduduk Indonesia yang berpenghasilan cukup juga tidak selalu membeli asuransi karena mereka menilai segala risiko tersebut adalah takdir Tuhan dan Tuhan telah menjamin rejeki setiap insan. Jadi, buat apa membeli asuransi. Membeli asuransi dapat dianggap tidak menerima takdir Tuhan. Itulah sebagian contoh kegagalan mekanise pasar asuransi.

Pasar asuransi akan tumbuh ketika penduduk berpenghasilan tinggi dan kekayaannya melekat erat pada citra dan selera dirinya. Persepsi risiko yang dimiliki seseorang sangat menentukan prilakunya berasuransi. Hukum dunia menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang semakin takut orang tersebut pada risiko kehidupannya. Dalam keadaan ketakutan kehilangan harta benda, kesehatan, dan jiwanya seseorang akan membeli asuransi, jika ada perusahaan asuransi yang bersedia menerima transfer risiko orang tersebut. Sayangnya, mekanisme asuransi tidak selalu berespon dengan persepsi kebutuhan asuransi seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang berusia 60 tahun dan memiliki kekayaan satu milyar rupiah bisa jadi takut menderita kanker yang biaya pengobatannya dapat mencapai satu milyar. Tetapi, pada usia tersebut risikonya sudah sangat tinggi. Hampir tidak ada perusahaan asuransi yang akan menerima tawaran orang tersebut untuk dijamin.

Indonesia mengalami perbaikan kehidupan yang cukup signifikan dalam 40 tahun terakhir. Penghasilan penduduk semakin tinggi, pendidikan semakin tinggi, kekayaan semakin banyak, dan pengalaman juga semakin luas. Disisi lain, risiko hidup juga semakin tinggi. Anak dan sawah yang di masa lalu menjadi ‘asuransi’ hari tua kini tidak lagi. Sebab, separuh penduduk Indonesia sudah berada di kota (urban). Anak-anak mereka juga lebih sedikit dan bekerja di berbagai kota yang tidak lagi bisa selalu mengurus orang tua. Orang tua juga semakin bergengsi, tidak mau lagi nebeng hidup dengan anak-anak. Tidak ayal lagi, demand terhadap asuransi akan naik.

Asuransi memiliki dua fungsi penting dalam pembangunan suatu negara. Pertama, asuransi sesuai sifat alamiahnya merupakan mekanisme perlindungan/proteksi finansial bagi perorangan maupun bisnis apabila terjadi bencana. Kedua, asuransi menjadi instrumen finansial yang penting, khsusnya asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jangka panjang. Dana-dana yang terkumpul yang belum dibayarkan sebagai manfaat asuransi menjadi sumber investasi bagi pembangunan. Namun demikian, di Indonesia peran dana asuransi dalam pembangunan masih sangat kecil. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya sistem perlindungan/jaminan sosial, khususnya untuk jaminan hari tua. Dana pensiun dan dana jaminan sosial di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan PDB.

Asuransi Tumbuh Signifikan

Kita patut bersyukur, meskipun Indonesia jauh tertinggal dibanding beberapa negara tetangga yang merdekanya belakangan seperti Malaysia dan Singapura, ekonomi Indonesia tumbuh cukup menggembirakan. Kini Indonesia telah menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income) dengan pendapat per kapita menembus US$ 3.000 di tahun 2010 sebagaimana tampak pada tabel 1. Banyak pengamat eknomi dunia menaruh harapan besar pada Indonesia karena jumlah penduduk yang hampir seperempat milyar dan ekonomi tumbuh diatas 6% dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya memang pertumbuhan ekonomi yang pesat dari PDB 165 milyar dolar As di tahun 2000 mencapai 757 milyar dolar AS di tahun 2010 tidak diimbangi dengan pertumbuhan tenaga kerja di sektor formal. Kenaikan PDB yang hampir lima kali lipat di dalam kurun waktu 10 tahun (2000 – 2010) tidak diimbangi dengan kenaikan tenaga kerja di sektor formal. Jumlah tenaga kerja di sektor formal bahkan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati sebagian kecil kelas elite. Padahal, lebih dari 90% belanja asuransi kerugian maupun asuransi jiwa bertumpu pada pasar tenaga kerja sektor formal.  Dengan demikian pertumbuhan dana asuransi tidak berkembang secepat pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan pendapatan per kapita memang menunjukkan korelasi yang kuat dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa maupun kerugian. Data kegiatan asuransi Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pada asuransi kerugian. Pertumbuhan premi gros maupun net naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun, dari Rp. 16,87 triliun pada 2005 menjadi Rp. 28,98 triliun pada 2011. Jika kita perhatikan pertumbuhan PDB Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam periode yang hampir sama. Asuransi kendaraan bermotor, kargo, angkutan laut (marin), dan kecelakaan diri tampaknya naik sejalan dengan kenaikan PDB. Apa artinya? Kita akan berharap bahwa pertumbuhan asuransi sebagai instrumen finansial akan terus naik sejalan dengan kenaikan PDB per kapita yang di tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 7.500 US$.

Di masa depan, pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang asalkan politik Indonesia stabil. Kenaikan kelas menengah yang kini gandrung meningkatkan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman di negara-negara lain yang sudah maju lebih dahulu menunjukkan tren tersebut. Jika kita perhatikan pola belanja masyarkat Indonesia ketika penghasilan mereka naik, maka tampak bahwa belanja properti dan kendaraan bermotor mendapat porsi yang besar. Meskipun bank dan lembaga pembiayaan pada umumnya mengambil porsi terbesar dengan mengucurkan kredit, asuransi kerugian properti dan kendaraan bermotor akan naik dengan signifikan di masa depan.

Kegagalan Pasar dan Jaminan Sosial

Fakta tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan premi asuransi menunjukkan kabar yang menggembirakan. Namun demikian, jika kita mengkaji jumlah penduduk yang mendapat proteksi, maka sebagian besar penduduk Indonesia belum mendapat proteksi yang layak. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang mendapatkan proteksi jatuh miskin karena sakit paling tinggi hanya mencapai separuhnya. Separuh penduduk, ikut nasib tiga milyar penduduk dunia, yaitu jatuh miskin karena sakit. Penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan yang memadai hanyalah keluarga pegawai negeri (16,5 juta jiwa atau sekitar 7% penduduk), penduduk miskin dan kurang mampu yang kini dijamin Jamkesmas (76,4 juta jiwa, 25% penduduk), sebagian penduduk yang mendapat asuransi dari perusahaan (kurang dari 10 juta, kurang dari 5% penduduk), dan sisanya melalui skema lain.

Penduduk Indonesia yang dapat dipastikan bisa makan tanpa harus bekerja setelah usia 60 tahun jauh lebih sedikit lagi. Mereka yang memiliki penghasilan pensiun bulanan adalah pensiunan pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN). Pensiunan pegawai negeri jumlahnya belum mencapai dua juta orang. Selain itu kurang dari satu juta pensiunan pegawai swasta dan pegawai BUMN yang memiliki penghasilan pensiun bulanan. Padahal jumlah penduduk lansia (diatas 60 tahun) sudah melebihi 12 juta orang. Jumlah peserta JHT Jamsostek yang aktif belum mencapai 10 juta orang, belum sepertiga dari pekerja formal. Inilah salah satu kegagalan Jamsostek kita. Program Jaminan Hari Tua Jamsostek juga belum dapat dikategorikan memberikan perlindungan yang memadai. Sebagian besar pegawai swasta dan pekerja mandiri belum memiliki pensiun publik yang menjamin penghasilan bulanan (meskipun hanya cukup untuk biaya rutin rumah dan makan cukup kalori).

Jumlah dana jaminan sosial Indonesia, yang ada di Jamsostek, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) baik yang melalui asuransi maupun melalui bank, belum mencapai Rp 400 Triliun. Bandingkan dengan jumlah dana jaminan sosial Malaysia (Employee Provident Fund), tidak termasuk dana hari tua sukarela seperti DPPK dan DPLK, kini sudah jauh melamapaui Rp 1.000 Triliun, jika dikurs ke Rupiah. Padahal penduduk Malaysia hanya 10% penduduk Indonesia. Demikian juga dengan dana hari tua Korea Selatan yang telah melewati angka Rp 3.500 Triliun jika dikurs ke Rupiah. Padahal, jumlah penduduk Korea hanya sekitar 60 juta jiwa.

Mengapa begitu sedikit penduduk yang mendapat proteksi? Bahkan lebih dari 80% penduduk belum memiliki proteksi dasar yang memungkinkan seseorang yang sakit bisa sembuh dan berproduksi lagi dan yang memungkinkan lansia mendapat makan dan tempat tinggal meskipun sederhana. Jawabannya sederhana. Kebijakan publik kita gagal mengembangkan jaminan sosial di masa lalu. Pejabat publik Indonesia umumnya tidak memahami adanya kegagalan pasar. Bahkan banyak yang tidak mau mengakui adanya kegagalan pasar dalam bidang proteksi. Kita terlalu mengandalkan mekanisme pasar, yaitu mekanisme transaksi sukarela, jual beli untuk perlindungan penduduk. Padahal, di seluruh dunia sudah dibuktikan bahwa mekanisme pasar gagal memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk.  Itulah sebabnya, negara-negara maju mengembangkan sistem jaminan sosial, untuk mengatasi kegagalan pasar. Sistem jaminan sosial tidak bisa bertumpu pada mekanisme pasar yang cirinya adalah transaksi sukarela.

Karena mekanisme pasar gagal, maka harus dikembangkan mekanisme yang non-pasar yang wajib. Sistem asuransi wajib inilah yang menjadi tumpuan sistem jaminan sosial. Karena bukan mekanisme pasar, maka sistem jaminan sosial tidak cocok dikelola oleh instrumen pasar, yaitu perusahaan terbatas, baik PT swasta maupun PT Persero. Disinilah kekeliruan besar Indonesia terjadi dalam merancang Jamsostek dan Askes. Sistem jaminan sosial, yang bukan mekanisme pasar, dikelola oleh PT yang merupakan instrumen pasar.

Syukur alhamdulillah, dengan perjuangan panjang, pada akhirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya dapat diundangkan. Program jaminan sosial, yang kita rumuskan lima program yaitu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, tabungan wajib (JHT), asuransi pensiun, dan asuransi kematian diatur oleh UU SJSN. Untuk mengelola dana iuran dan tabungan wajib didirikan BPJS, yang bukan perusahaan dan bukan pula badan hukum pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita memang sudah jauh tertinggal. Jika BPJS mulai beroperasi di tahun 2014 dan SJSN bisa dijalankan dengan baik, maka insya Allah kita dapat mengejar ketertinggalan kita dibandinkan dengan Malaysia, Muantai, atau Korea Selatan. Untuk itu, diperlukan banyak tenaga yang berdedikasi untuk jaminan sosial, yang bertumpu pada mekanisme asuransi sosial atau asuransi publik.

Potensi dana yang terkumpul untuk mendanai penanggulangan bencana perorangan (jiwa) yang terjadi pada penduduk Indonesia akan sangat besar. Untuk kesehatan saja, BPJS Kesehatan tahun 2014 akan mengelola dana tidak kurang dari Rp 35 Triliun dan dana tersebut akan terus naik mencapai lebih dari Rp 100 Triliun lima tahun kemudian. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana lebih dari 600 Triliun lima tahun setelah beroperasi. Sumber dana tersebut dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja baru, sehingga sistem jaminan sosial dengan sendirinya akan menggerakkan roda ekonomi pencipataan lapangan kerja baru. Dana jaminan sosial, yang disebut Dana Amanat, akan menjadi sumber dana besar dan kita tidak perlu meminjam dari bank asing untuk mengembangkan usaha publik seperti jalan kereta api, jalan raya, dan infrastruktur ekonomi lain.

Tantangan dan Hambatan

Tantangan memang cukup besar. Tantangan pertama adalah bagaimana kita bisa menggalang kepercayaan publik (trust) yang baik agar mobilisasi dana asuransi (publik dan swasta) bisa berjalan dengan baik. Praktik-praktik yang selama ini kurang baik, pelayanan atau pembayaran klaim, menghantui banyak pihak. Ketegasan pemerintah selaku regulator mutlak diperlukan untuk membangun sistem yang kuat, yang di negara lain sudah berjalan lama dan baik. Jika penduduk negara lain bisa, mengapa kita tidak bisa?

Tantangan kedua adalah pemahaman penduduk dan persepsi penduduk yang masih banyak keliru tentang asuransi. Sebagian umat Islam mengharamkan asuransi, tanpa memahami lebih dalam. Sebagian lagi menuntut layanan gratis dari pemerintah tanpa mekanisme asuransi publik. Sebagian lagi belum mampu membayar iuran atu membeli asuransi komersial. Sebagian besar tenaga kerja tidak melakukan hubungan kerja. Mereka bekerja mandiri, atau sering disebut sektor informal, yang sulit berdisiplin membayar iuran/premi secara rutin. Tidak kalah pentingnya, pendidikan penduduk Indonesia rata-rata relatif masih rendah, maka demand terhadap asuransi dan kesadaran membayar iuran rutin menjadi tantangan berat. Tantangan berikutnya adalah masih sedikitnya tenaga ahli asuransi di Indonesia. Peran KUPASI dalam mendidik publik untuk sadar berasuransi menjadi sangat penting. Akan tetapi, jika kita perhatikan negara maju yang sudah mengembangkan asuransi dan jaminan sosial sejak lama, seperti Inggris (1911), Jepang (1922), Amerika (1935) dll tampaknya hambatan pendidikan dan banyaknya tenaga kerja di sektor informal, tidak jadi penghalang. Ketika negara-negara tersebut memulai sistem asuransi publik, kondisi sosial ekonomi negara tersebut jauh lebih jelek dari kondisi sosial ekonomi Indonesia sekarang.

Ada kekhawatiran pada sebagian teman-teman yang bergerak di bidang asuransi swasta/komersial. Apabila SJSN berjalan dengan baik, apakah asuransi komersial akan mati? Jawabannya sederhana, tidak akan. Bahkan asuransi komersial akan semakin tumbuh dan besar. Kita bisa saksikan dan perhatikan bagaimana kontribusi dana asuransi publik dan asuransi swasta tetap bersanding di negara-negara maju.

Pengalaman masa lalu beberapa negara Eropa, yang juga terjadi di negara Asia dan Amerika, menunjukkan bahwa ketika kondisi sosial ekonomi negara berkembang, kontribusi asuransi publik akan berkembang pesat. Kini kontribusi dana Jaminan Sosial di Indonesia masih berkisar pada maksimum 5% PDB. Artinya, ketika ekonomi kita matang, paling tidak kontribusi dana jaminan sosial akan naik tiga kali lipat. Demikian juga kontribusi premi asuransi komersial di Indonesia masih di bawah 1% PDB.

Kita optimis, dan harus optimis, bahwa di masa datang peran asuransi sebagai instrumen sosial dalam memproteksi penduduk dan sebagai instrumen finansial akan terus meningkat. Mereka yang kini telah memahami seluk beluk asuransi berkewajiban moral mencerahkan publik dengan membangun kesadaran melalui tulisan, pelatihan, diskusi, seminar, dan sebagainya. Insya Allah, Indonesia akan mampu (dan harus mampu) bersaing dengan negara-negara lain.***

(Dari Buku “Asuransi Buat Apa, Mari Berdamai dengan Risiko”, Diterbitkan KUPASI – Gagas Bisnis Indonesia, 2012)

Guru Besar, dan bergiat di Center of Health Economics and Policy Analysis (CHEPA) Universitas Indonesia. Menamatkan pendidikan dokter di FKUI, dan melanjutkan Master of Public Health dan Doctor of Public Health dari University of California Berkeley Amerika Serikat.  Ia juga mengambil pendidikan profesi dari Health Insurance Association of Amerika dan sejumlah kursus singkat di Jerman, Filiphina, dan Muang Thai untuk bidang Social Insurance dan Social Security. Ia telah meninjau dan mempelajari sistem asuransi kesehatan nasional di Amerika, Kanada, Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Taiwan, Filiphina, dan Muang Thai.

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up