Search and Hit Enter

Paradoks OJK

Berturut-turut tiga lembaga negara menyoroti kinerja OJK yakni Badan Pemeriksaan Keuangan, Ombudsman RI dan terakhir DPR. Apa yang salah dengan lembaga super bodi OJK dengan nilai pengawasan yang demikian besar?

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2017 BPK setidaknya ada dua hal yang membuat penunjukan Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera oleh OJK menyalahi aturan sehingga penyelesaian permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) dinilai berlarut-larut.

OJK tidak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran Pengelola Statuter Bumiputera  yang ditunjuk untuk merestrukturisasi perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu. Menurut BPK, hal ini menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 12 ayat 1 UU tersebut menyatakan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Selain itu penunjukan tersebut juga melanggar peraturan OJK (POJK) Nomor 41/POJK.05/2015  tentang Tata Cara Penetapan Pengelola  Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. BPK melihat bahwa pengelola statuter yang ditunjuk  tidak melaksanakan tugas dengan baik dan OJK dinilai tidak tegas dalam pengawasan terhadap Bumiputera. 

Peraturan Perundangan-undangan yang diamanatkan Undang- Undang(UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum seluruhnya terbentuk. UU Nomor 40 Tahun 2014 antara lain mengamanatkan pembentukan UU tentang Penjaminan Polis dan  Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur badan hukum usaha bersama. Kedua peraturan tersebut belum ada sampai saat ini. Hal ini antara lain mengakibatkan hak pemegang polis tidak sepenuhnya terjamin dan adanya ketidakpastian hukum atas perusahaan asuransi dengan bentuk usaha bersama. Kondisi tersebut disebabkan pembentukan UU dan PP tersebut melibatkan berbagai pihak, serta yang menetapkan adalah DPR dan Pemerintah. 

Selanjutnya dalam IHPS I/2018 BPK mengungkapkan temuan atas penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp493,91 miliar belum diserahkan kepada negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar 412,31 miliar tapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi. Permasalahan ini disebabkan Dewan Komisioner OJK lalai untuk menyetorkan kelebihan penerimaan pungutan yang melebihi anggaran yang disetujui DPR, dan tidak menyetorkan dana yang berasal dari sisa anggaran yang tidak digunakan OJK ke kas negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan PP Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pungutan OJK.

Ombudsman RI berpandangan lambannya upaya penyelamatan  industri asuransi jiwa nasional terjadi karena jajaran OJK gagap dalam menghadapi kasus gagal bayar yang saat ini terjadi di Bakrie Life,  AJB Bumiputera dan Jiwasraya (Persero). Sebagai regulator di industri keuangan  Ombudsman menilai harusnya jajaran OJK  memiliki standardisasi yang baku dalam mengawasi hingga menyikapi tatkala terdapat perusahaan asuransi yang sedang bermasalah. 

Terakhir diberitakan Komisi XI DPR RI  mewacanakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja OJK. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan menyusul  lemahnya kinerja jajaran OJK dalam mengawasi industri keuangan nasional.

Evaluasi terhadap kinerja OJK dinilai harus dilakukan demi meminimalisir dampak sistemik dari banyaknya masalah di sektor keuangan, mulai dari perundang-undangan, fungsi pengawasan hingga soal sumber daya manusia yang dimiliki OJK.

Dengan berbagai temuan dan evaluasi ketiga lembaga negara kita patut menduga apa yang salah dengan OJK sebagai lembaga dengan kekuasaan yang demikian besar mengawasi industri keuangan nasional. 

Paradoks OJK 

Pembentukan OJK merupakan rekomendasi dari IMF dengan mengambil contoh Finansial Service Authority (FSA) di Inggris . Dalam hal ini IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga keuangan yang terpisah  dari kementerian keuangan dan bank sentral dengan mengambil model FSA di Inggris. Dalam kenyataannya FSA sendiri justru dipandang gagal  melaksanakan tugas dan wewenangnya khususnya ketika Inggris dihadapkan  kepada krisis finansial global 2008. FSA Inggris pun tak dapat mendeteksi kondisi keuangan The Northern Rock, bank penyedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan dananya dalam porsi cukup besar di sub prime mortgage yang menjadi masalah di AS. Pemerintah Inggris terpaksa mengambil alih bank itu untuk menyelamatkannya. Belakangan Inggris justru mengembalikan sistim pengawasan bank dari model otoritas jasa keuangan atau FSA ke bank sentral. Pada 19 Desember 2012 Financial Security Act 2012 disetujui oleh kerajaan Inggris dan1 April 2013 FSA dibubarkan dan diganti   dengan Financial Conduct Authority dan Prudential Regulatory Authority  dibawah pengawasan Bank Sentral Inggris.        

Pendirian OJK telah mengundang pro kontra yang panjang tentang pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan industri non bank yang semula di tangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sejak  31 Desember 2012 dan industri perbankan dari tangan Bank Indonesia (BI)  kepada OJK sejak 31 Desember 2013  berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

OJK bahkan menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 25/PUU-XII/2014 atas permohonan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB)  yang mempersoalkan konstitusionalitas independensi OJK. Terkait fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan sektor jasa keuangan dinilai  dapat berdampak penumpukan kewenangan yang menimbulkan potensi moral hazard  sehingga menjadi sulit terkontrol. Pemohon uji materi juga mendalilkan pungutan OJK terhadap bank dan industri jasa keuangan justru dapat mengurangi kemandirian OJK dan membalik akuntabilitas substantif OJK dari kepentingan publik dan konsumen kepada kepentingan industri jasa keuangan. Dalam hal terjadi kelebihan hasil pungutan, dikatakan akan diserahkan sebagai penerimaan negara yang memicu tanda tanya akan ditempatkan di pos apa dalam nomenklatur APBN. Uji materi tersebut ditolak namun Mahkamah Konstitusi  mengabulkan  permohonan para pemohon untuk sebagian  dengan menyatakan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain“ yang mengikuti kata independen tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Uji materi yang lain terkait dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK seperti termuat dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 9 huruf c UU  21 tahun 2011 tentang OJK. Menurut para pemohon perkara Nomor 102/PUU –XVI /2018 yang terdiri dari para pengajar fakultas hukum Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada serta Ashinta Sekar Bidara wewenang OJK melakukan penyidikan bertentangan dengan konsep due process of law yang terkandung dalam konsep negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 45  dan kepastian hukum yang adil pasal 28D ayat 1 UUD 45. Sebab dalam pasal 6 KUHAP wewenang penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil.

Melakukan pengawasan atas aset industri keuangan senilai Rp16.000 triliun  bukan perkara yang mudah bagi OJK. Salah satunya adalah  SDM pengawas yang dinilai kurang dalam jumlah maupun kualitas meskipun OJK telah melakukan rekrutmen sejak berakhirnya masa transisi pengawas  ex Bank Indonesia akhir 2015 dimana sebagian kecil telah memilih kembali ke BI. Sebagai perbandingan Monetary Authority of Singapore (MAS ) memiliki sekitar 5000 personil dan selalu  melakukan rekrutmen terbuka.  

Kasus demi kasus investasi bodong, kredit macet maupun gagal bayar asuransi dan emiten menunjukan kelemahan OJK dalam hal pengawasan. Kita ambil contoh kasus Primaz, Cakrabuana Sukses Indonesia, Q Net, PT Sukses Bangun Indonesia, PT Alsi Investindo Utama (2016 ), Asuransi Bumiputera (2017), Asuransi Jiwasraya , SNP Finance (2018 ), Duniatex  baru baru ini setara Rp18, 61 Triliun.     

Kita melihat sejumlah paradoks yang melekat pada eksistensi OJK saat ini. Pertama, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas industri keuangan yang terlepas dari BI dan Kementerian Keuangan OJK justru  sebagian besar diawaki oleh tenaga ex BI dan Kementerian Keuangan. Dari total pengawas  bank di OJK sebanyak 1800 orang, 1075 di antaranya merupakan pinjaman dari BI. Selebihnya dari Bapepam LK, Kementerian Keuangan dan hasil rekrutmen OJK.  Dari 1075 orang pegawai BI yang “dipinjamkan“ ke OJK, hanya sebagian kecil yang akhirnya kembali ke BI. Dewan Komisioner OJK baik  periode 2012–2017 maupun  periode sekarang tidak menyisakan satu pun komisioner dari  luar birokrat dan perbankan. 

Kedua, dengan fungsi perlindungan konsumen yang dimiliki OJK bahkan tidak memiliki tenaga komisioner yang mewakili kelompok konsumen pengguna jasa keuangan. Dalam banyak kasus pengaduan klaim asuransi nasabah ke OJK sangat minim perhatian dan kepedulian OJK dalam menangani keluhan nasabah. Termasuk di dalamnya kasus nasabah asuransi yang ditutup atau dipailitkan oleh OJK, nasabah harus berjuang sendiri tanpa fasilitas mediasi dan advokasi yang tersedia di OJK.       

Ketiga,  OJK lembaga independen namun dibiayai dari pungutan iuran industri. Hal ini menimbulkan benturan kepentingan dengan fungsi perlindungan konsumen OJK berhadapan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang menjadi sumber pungutan iuran OJK.   

Dari sisi pelaku industri jasa keuangan iuran yang dipungut OJK dipandang memberatkan. Besar iuran sebesar 0.045 persen dari aset, sedangkan bagi lembaga semua lembaga keuangan besaran aset tidak selalu produktif menghasilkan pendapatan atau laba. Terlebih pada saat rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tinggi sebagai cermin ketidakefisienan. OJK dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menyebutkan per Januari 2019 posisi BOPO perbankan naik ke tingkat 87,79 persen dari akhir Desember 2018 sebesar 77, 86 persen, dibandingkan BOPO rata rata bank di negaa ASEAN berkisar 40–60 persen.  Data riset sebuah media atas neraca publikasi asuransi 2017 menunjukan rasio beban (klaim, usaha dan komisi) terhadap pendapatan premi neto asuransi umum rata rata 125,08 persen dan asuransi jiwa ata rata 118, 02 persen.

Dengan gambaran di atas, maka pertama kita perlu meningkatkan pengawasan terhadap OJK. Saat ini belum ada lembaga pengawasan yang terpisah dari struktur organisasi OJK seperti halnya Badan Supervisi BI yang bertanggung jawab kepada DPR.  

Kedua, mempercepat penyelesaian UU perlindungan pemegang polis dan PP tentang  bentuk badan usaha bersama.

Ketiga, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi keuangan era digitalisasi dan  meningkatnya ancaman cyber crime di industri keuangan, DPR bersama pemerintah yang akan datang perlu melakukan terobosan legislasi dalam satu paket sekaligus merevisi UU OJK, UU Perbankan dan UU BI untuk mewaspadai risiko sistemik terhadap industri keuangan keseluruhan.   

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian KOMPAS, 23 Agustus 2019, Halaman 6)

Lahir di Semarang, 12 Juli 1956.  Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1992.  Sarjana  Magister Manajemen  U rsitas Gajah Mada Yogjakarta tahun 2007.  41 tahun  berkarir di  bidang asuransi, diantaranya pernah menjabat sebagai Risk Monitoring Committee Sompo Insurance Indonesia ( 2016-2018 ), Komisaris Independen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912,  Komisaris  Utama L & G Risk Services ( 2006 – sekarang ). Senior Partner pada PT. KIS Aktuaria  (2008 – 2012). Direktur Utama PT. Estika Jasa Tama (1996-1998), Direktur Asuransi Jasindo (2001), dan Direktur PT. Pertani  Persero  (2003 -2007). Ketua DPP Syarikat Islam, Pengurus KADIN Indonesia, Pengurus Cisanggiri Syndicate, Pendiri KUPASI , menulis  dan editor sejumlah buku, kolumnis dan narasumber media cetak nasional, online dan media elektronik terkait isu-isu terkini  perasuransian.

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up