Search and Hit Enter

Asuransi Kredit, Menunjang Pemberdayaan UKM

Persis satu bulan lalu, tepatnya 6 April 2020, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menginjak usia ke-49. Dapat diartikan selama itu pula usia Asuransi Kredit yang pada awalnya hanya dijalankan Askrindo menjadi salah satu alat bangsa untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Asuransi kredit pada dasarnya menutup pertanggungan atas risiko pemberian kredit, terutama oleh bank, akibat debitur tidak melunasi kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Pada praktiknya prinsip ini tidak hanya digunakan untuk semata-mata menutup kerugian akibat kredit macet/menunggak, tetapi juga untuk membantu pemberi kredit memenuhi persyaratan tata kelola pemberian kredit yang sehat. Pada umumnya, pemberian kredit membutuhkan second way-out apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pelunasan kreditnya, bahkan pada saat sedang mempertimbangkan pemberian kredit tersebut.

Dengan peranannya sebagaimana tersebut di atas, maka sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1971 yang menjadi dasar pendirian Askrindo, Pemerintah menetapkan bahwa asuransi kredit dilaksanakan dalam rangka mengarahkan, melancarkan dan mengamankan pemberian kredit kepada UKM. Dengan adanya asuransi kredit, bank pemberi kredit menjadi tertarik mengalirkan kredit kepada UKM (yang dikenal memiliki risiko tinggi dengan margin yang kecil), karena unsur risiko diperkecil. Proses pemberian kredit menjadi lebih lancar, karena kebutuhan bank atas collateral (yang pada umumnya tidak dimiliki oleh UKM) menjadi teratasi, serta kredit tersebut menjadi lebih aman karena adanya back-up apabila terjadi kemacetan kredit.

Pada masa-masa awal perjalanan Askrindo sekitar pertengahan tahun 70-an sampai dengan akhir 80-an, asuransi kredit digunakan pemerintah untuk melengkapi pemberian kredit kepada UKM yang dikenal antara lain dengan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan kredit-kredit berbasis bantuan Pemerintah lainnya, termasuk kredit profesi untuk para guru dan dokter serta kredit untuk menunjang listrik masuk desa. Sejak awal sampai dengan program-program tersebut dihapus awal tahun 1990, tercatat sebanyak 18,4 juta lebih unit usaha/kepala keluarga/mahasiswa yang menikmati kredit bank dengan dukungan asuransi kredit tersebut. Sembilan puluh ribu di antaranya adalah mahasiswa yang menikmati Kredit Mahasiswa Indonesia. Kredit yang ditutup pertanggungannya mencapai Rp12,9 trilyun (mohon diingat nilai tukar rupiah ke USD saat itu bergerak dari Rp450/USD hingga Rp 1450/USD). Dalam hal ini, Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Bapak Jusuf Kalla, mengakui bahwa usahanya berkembang karena pada saat awal berbisnis ditunjang oleh kredit-kredit program tersebut khususnya KIK/KMKP.

Pertanggungan untuk kredit-kredit tersebut di atas sepenuhnya diatur pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan bank untuk meminta penutupan pertanggungan dari Askrindo, dan sebaliknya semua kredit tersebut wajib ditutup pertanggungannya oleh Askrindo. Supaya berjalan lancar dan cepat, proses penutupan pertanggungannya pun menggunakan mekanisme Conditonal Automatic Cover (CA) atau secara otomatis ditutup oleh Askrindo sepanjang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Asuransi Kredit antara Askrindo dengan bank. Dengan mekanisme tersebut bank terlebih dahulu menyalurkan kredit kemudian kumpulan kredit dalam satu bulan diajukan ke Askrindo pada bulan depannya.

Sejak awal tahun 1990, berbagai kredit program tersebut di atas dihentikan pemerintah, dan sebagai gantinya pemerintah mewajibkan bank untuk menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil, dikenal dengan sebutan Kredit Usaha Kecil minimal sebanyak 20% dari total portofolio kredit masing-masing bank. Dalam era ini peranan asuransi kredit relatif mengecil, apalagi setelah tahun 1992 dan 1993 Askrindo mengalami kerugian yang cukup besar. Sampai dengan akhir tahun 2007, tidak terdapat perubahan besar, dalam hal pembiayaan UKM pemerintah lebih banyak menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Demikian pula dalam masalah asuransi kredit, bank dibebaskan untuk memilih antara meminta penutupan atau tidak meminta penutupan pertanggung, dan sebaliknya Askrindo juga bebas memilih untuk menerima atau menolak memberikan penutupan pertanggungan.

Dalam kondisi tersebut, terlebih dimana Askrindo masih diarahkan untuk menutup pertanggungan kredit untuk usaha produktif, asuransi kredit terjepit antara permintaan harga premi yang relatif rendah dihadapkan pada risiko usaha yang besar. Hasilnya, bisnis asuransi kredit Askrindo mengecil, sedangkan bisnis diversifikasinya yaitu surety bond mulai membesar. Bisnis asuransi kredit mulai membesar lagi setelah Askrindo juga menutup kredit-kredit konsumtif termasuk kredit pembangunan rumah.

Pada akhir tahun 2007, dimotori oleh Bapak Jusuf Kalla, wapres saat itu, Pemerintah meresmikan dimulainya kredit yang dijamin oleh perusahaan penjamin (Askrindo dan Jamkrindo) yang diatur dalam Inpres No. 6 Tahun 2007. Program ini sangat dikenal dengan sebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbeda dengan kredit program tahun  70-90-an, dimana sebagaian besar dana kredit dari pemerintah/Bank Indonesia, dana kredit untuk program KUR berasal dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank. 

Peranan pemerintah dalam program ini adalah memberikan subsidi atas premi yang harus dibayar oleh bank kepada perusahaan penjamin. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak tahun 2015 Pemerintah memperluas peranannya dengan memberikan subsidi atas selisih bunga yang diterapkan perbankan dengan yang diterapkan kepada UKM. Dengan subsidi tersebut pemerintah juga membantu secara langsung sisi pembiayaan UKM dalam bentuk suku bunga pinjaman yang relatif terjangkau.

Menurut hemat saya, subsidi bunga tersebut semacam pisau bermata dua. Di satu sisi menurunkan beban UKM, namun di sisi lain memperkecil total volume kredit untuk UKM secara nasional. Kredit yang dijamin program ini hanya dapat dilaksanakan oleh bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu atau tidak semua bank. Dengan demikian, maka kredit yang diselenggarakan oleh bank yang tidak ikut program sulit menyalurkan kredit kepada UKM karena suku bunga yang tidak bersaing, sedangkan total subsidi pun dibatasi oleh jumlah yang dianggarkan dan disetujui oleh DPR. Di sisi lain, jumlah subsidi untuk selisih bunga jauh lebih banyak dibandingkan dengan subsidi premi. Oleh karena itu, apabila tidak diberlakukan subsidi selisih bunga, dana APBN tersebut dapat digunakan untuk lebih banyak menampung kredit yang dijamin. Seingat saya, UKM lebih kepada proses yang cepat dan mudah dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang rendah.

Walaupun dalam program tersebut di atas istilah yang digunakan tidak lagi asuransi kredit tetapi penjaminan kredit, namun esensinya sama saja dimana bank terlindungi dari risiko kredit macet/atau tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam program ini pihak penjamin tidak hanya Askrindo, tetapi juga melibatkan PT Jamkrindo dan sejumlah Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. Untuk tahun 2020 tercatat sebanyak 11 perusahaan yang ditunjuk pemerintah menjadi penjamin KUR.

Sejak dimulai akhir tahun 2007 tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 yang lalu program penjaminan ini  telah berhasil merealisasikan kredit hingga Rp 652,7 trilyun yang digunakan oleh sekitar 30 juta unit usaha. Jumlah pengguna tersebut setidaknya membantu menciptakan lapangan kerja bagi tidak kurang 90 juta orang pekerja. Melihat keberhasilan ini, kita dapat berharap pemerintah yang mana pun akan terus melanjutkan program yang berpihak kepada UKM ini. 

Kiranya perlu diketahui bahwa program semacam ini sudah cukup lama dilaksanakan di negara-negara lain, khususnya yang tergabung dalam Asian Credit Suplementation Institution Conferedation (ACSIS) yang merupakan perkumpulan perusahaan penjamin/asuransi kredit negara-negara Asia. Askrindo dan Jamkrindo anggota dari perkumpulan ini bersama dengan perusahaan penjamin dari Mongolia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, India dan Srilanka. 

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up