Search and Hit Enter

Peranan Konsultan Asuransi dalam Asuransi Barang Milik Negara (ABMN)

Tulisan ini berawal dari diskusi dalam sebuah Whatsapp group komunitas asuransi tentang Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) sehubungan dengan terjadinya klaim kebakaran Kantor Kejaksaan Agung baru-baru ini dan rusaknya kantor-kantor Pemerintahan dalam aksi unjuk rasa menentang UU Omnibus Law.  Tak lama kemudian kemudian, diskusi menukik ke pembahasan tentang  peranan fungsi Pialang Asuransi dan Konsultan Asuransi.

Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

ABMN yang mulai diimplementasikan pada tahun 2019 yang lalu merupakan salah satu pilar dari Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (Disaster Risk Financing Insurance) yang diluncurkan oleh Wakil Presiden RI dalam forum rapat tahunan bank Dunia dan IMF pada tahun 2018 di Bali.  Proyek pilot yang terbatas pada barang milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Keuangan mengawali program ABMN.  Asuransi BMN mempunyai landasan hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 247/PMK.06/2016, dimana seluruh BMN sudah bisa diasuransikan dan bahkan wajib diasuransikan.  Sebelumnya, barang-barang milik negara tidak diasuransikan, kecuali oleh kementerian atau lembaga yang merasa perlu sebagai bagian dari mitigasi risiko karena daerahnya rawan bencana atau alasan lainnya.  Dana untuk membayar premi asuransi disediakan oleh kementerian atau Lembaga yang bersangkutan.

ABMN tentu merupakan peluang baru yang atraktif bagi perusahaan asuransi untuk meningkatkan pendapatan premi.  Mereka kemudian berhimpun dalam satu konsorsium, dinamakan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) yang beranggotakan 58 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi nasional.  Konsorsium yang dipimpin oleh PT Asuransi Jasindo dan diadministrasikan oleh PT Reasuransi Maipark Indonesia berhasil menghimpun kapasitas pertanggungan hingga 1,39 trilliun rupiah.  

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah pula menyusun polis ABMN khusus dengan suku premi 0.196 persen yang telah mendapatkan ijin produk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Polis ini merupakan pengembangan dari polis PAR wording Munich Re dan PSAKI  (Polis Asuransi Komprehensif Harta Benda Indonesia) dengan penekanan pada perlindungan atas risiko bencana alam (katastropik).

Kebijakan Umum ABMN.

Kebijakan umum ABMN tertuang dalam PMK nomor 247/PMK.06/2016 yang kemudian direvisi dengan PMK nomor 97/PMK.06/2019 dan turunannya berupa petunjuk teknis dalam Peraturan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara sebagai Pengelola BMN secara nasional. Sementara itu, tertanggungnya adalah kementerian-kementerian dan lemabaga-lembaga negara yang bertindak sebagai Pengelola BMN, dan Pengguna BMN atau Kuasa Pengguna BMN.

Mengingat ABMN ini bersifat wajib maka biaya akuisisi yang biasanya digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan pasar tidak diperlukan lagi.   Para tertanggung tidak menyertakan pialang asuransi dalam mekanisme ABMN ini.

Dalam konteks inilah diskusi Whatsapp grup komunitas asuransi diatas menajdi menarik dengan mempertanyakan fungsi Pialang Asuransi yang tidak disinggung dalam PMK 97 tahun 2019 sehingga mereka tidak diikutsertakan dalam program ABMN. Sedangkan pialang reasuransi tetap dibutuhkan dalam mencari proteksi lanjutan mengingat eksposure terbesar dari risiko katastropik.  Proses penempatan risiko lanjutan ke pasar reasuransi global ini dilakukan oleh Administrator KABMN.

Pialang Asuransi dan Konsultan Asuransi

Dalam lisensi yang dikeluarkan oleh OJK, peran dan fungsi sebagai konsultan asuransi sudah melekat pada perusahaan pialang asuransi.  Jadi, meski PMK tentang ABMN tidak menyebut pialang asuransi, sesungguhnya kesempatan para pialang asuransi untuk terlibat dan berkontribusi masih terbuka lebar dengan menjalankan peran sebagai konsultan asuransi.  Peran ini sangat penting karena sebagian besar kementerian dan lembaga negara yang merupakan tertanggung dalam skema ABMN, tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal manajemen risiko dan asuransi.  Mereka memerlukan pendampingan dari pihak yang ahli dan berkompetensi demi melindungi kepentingan mereka.  Beberapa tugas yang dapat diambil alih oleh pialang asuransi dalam fungsinya sebagai konsulatan adalah sebagai berikut:

  1. Menyiapkan data yang tepat guna dalam penutupan BMN yang perlu diasuransikan;
  2. Meski polis ABMN adalah polis all risks, tetap terbuka peluang bagi perluasan jaminan atau peningkatan limit ganti rugi atas suatu risiko, jika diperlukan; Konsultan asuransi dapat memberikan rekomendasikan terkait dengan hal ini
  3. Pendampingan selama proses klaim hingga penyelesaiannya.

Bila komisi bagi pialang asuransi dialokasikan sebagai salah satu komponen dalam suku premi, maka imbal jasa bagi konsultan (consultant fee) berbentuk lumpsum, bukan dalam bentuk persentase dari suku premi.  Imbal jasa konsultan ini diambil dari biaya operasional kementerian atau lembaga negara yang menggunakan jasanya.

Bentuk jasa Konsultan tersebut bisa sebagai retainer (digunakan terus menerus) atau berdasarkan kebutuhan atau case by case, misalnya pada saat terjadi klaim atau pada saat perpanjangan (renewal).  Konsultan Independen ini dapat badan hukum (institusi) ataupun perorangan.

Sebagai penutup tulisan ini, meski pialang asuransi tidak disebut dalam skema ABMN, tapi kesempatan untuk memainkan peran sebagai konsultan asuransi sangat terbuka luas dalam pendampingan Pengguna BMN atau Kuasa Pengguna BMN baik, dari saat penutupan hingga penyelesaian klaim. 

ABMN menawarkan peluang bisnis yang tidak kecil bagi banyak para pemain di dalam industri asuransi dan manajemen risiko.  Apalagi  rencananya ABMN ini akan diperluas meliputi lebih dari 40 (empat puluh) kementerian dan lembaga negara dengan nilai asset antara 6.000 Triliun hingga 8.000 Triliun rupiah.  Bandingkan dengan proyek pilot yang melibatkan Kementerian Keuangan yang total nilai BMN kelolaannya “hanya” 11 Triliun rupiah.  Angka ini belum memasukkan asset-aset milik Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten yang berjumlah hampir 500 institusi.

Oleh karena itu, perusahan pialang asuransi sebaiknya segera  menggeser focus bisnisnya kepada pelayanan jasa yang bisa memberikan nilai tambah tinggi kepada tertanggung seperti fungsi konsultasi.  Anjak strategi ini dapat pula dilihat sebagai upaya pialang asuransi dalam menghadang badai disrupsi yang dihembuskan kencang oleh fenomena digitalisasi bisnis asuransi.  Dengan demikian pialang asuransi tetap bisa mempertahankan eksistensi dan relevansinya dalam era disrupsi ini.

Peran konsultan ini telah terbukti berjalan dengan baik dalam proyek pilot ABMN yang baru pertama kali dilaksanakan. It works.

(Artikel ini bagian dari program “Bulan Menulis Asuransi” dalam rangka Hari Asuransi 2020)

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), 2015-2017 . Direktur Utama PT Resuransi MAIPARK Indonesia, 2015-2018 , Ketua Tim POKJA ANDREWS (Asean Natural Disaster Works and Analysis), Asean Insurance Council, 2015-2018

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up