Search and Hit Enter

Budaya Risiko dan Penetrasi Asuransi di Indonesia

Sebagai salah satu industri jasa keuangan, asuransi berperan memitigasi risiko finansial agar seseorang atau organisasi tidak mengalami kesulitan keuangan saat terjadi kerugian atas aset atau kepentingannya. Ekstrimnya, dengan asuransi seseorang tidak akan menjadi miskin, atau organisasi tidak akan bangkrut. 

Persepsi terhadap risiko ini kemudian menjadi budaya risiko, yang merupakan perilaku dalam berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi terhadap risiko tersebut akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan. Dari perspektif individu pasti menunjukkan sikap seseorang untuk aware dan bertindak menghadapi risiko. Dan bagi organisasi tentunya akan tercermin secara eksplisit maupun implisit dalam budaya organisasi maupun aktivitasnya. 

Sebagai kegiatan bisnis, industri asuransi harus eksis dan tumbuh, selain juga memberikan value bagi semua stakeholder. Salah satu value tersebut adalah kontribusi asuransi bagi perekonomian negara, dimana premi industri asuransi adalah bagian dari produk domestik bruto yang dicatat oleh negara. Dengan demikian tingkat penetrasi asuransi di suatu negara dapat dilihat dari perbandingan antara total premi asuransi dengan produk domestik bruto. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, penetrasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah, baru 3,03%. Adapun untuk asuransi umum angka ini lebih kecil lagi yaitu 0,51%. Khusus untuk total premi asuransi jiwa dan asuransi umum saja, berdasarkan data terakhir dari ASEAN Insurance Council (AIC) tahun 2018, tingkat penetrasi asuransi Indonesia sebesar 1,7%, dibawah Singapura yang 7,1%, Thailand 5,2%, Brunei 2,2% dan Filipina 1,8%. 

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Data Bank Dunia bulan Januari 2020 menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan sebanyak 24% dan miskin 11%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pengeluaran setiap orang Indonesia selama setahun untuk membayar premi asuransi (densitas asuransi) di tahun 2019 sebesar Rp. 1,7 juta. Angka ini naik sebesar Rp. 100 ribu setiap tahun dari tahun sebelumya. Dapat dibayangkan bahwa masih masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki polis asuransi, apakah karena belum mendapatkan informasi, tidak memahami, maupun tidak membeli. 

Tingkat pendidikan, kesadaran dan pendapatan masyarakat masih menjadi beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat dalam berasuransi di Indonesia. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, turut memengaruhi percepatan penetrasi asuransi kepada masyarakat. Oleh karena itu literasi masif sangat diperlukan, dan dilakukan secara inklusif untuk semua semua segmen masyarakat di semua wilayah Indonesia. Hasil survey literasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2017, indeks literasi asuransi di Indonesia baru mencapai 15,76%. Angka ini turun dari survei tahun 2013 lalu di angka 17,84%. Tingkat utilitas asuransi juga baru mencapai 12,08%. Data ini menunjukkan bahwa potensi konsumen asuransi sangatlah besar.  

Perilaku seseorang dan budaya risiko akan mempengaruhi secara signifikan semua aspek pengelolaan risiko, baik pada indivdu maupun organisasi. Untuk mempertajam penerapan budaya risiko ini perlu didahului dengan pemahaman tentang risk attitude dan risk behaviorRisk attitude merupakan sikap yang dipilih seseorang atau kelompok terhadap risiko sebagai sikap awal yang dimiliki. Risk behaviour adalah perilaku yang tampak terkait risiko, seperti pengambilan keputusan berbasis risiko, komunikasi tentang risiko, dan proses pengelolaan risiko. Risk attitude yang diharapkan adalah terbentuknya budaya risiko yang memandang pengelolaan risiko menjadi kewajiban semua orang. Attitude ini akan mendorong perilaku untuk sadar risiko dan menangani potensi risiko.

Budaya Risiko Individu

Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tahun 2019 menggambarkan bahwa premi asuransi umum saat ini masih bertumpu kepada lini bisnis asuransi harta benda 26,2%, asuransi kendaraan bermotor 23,5% dan Asuransi Kredit 18,4% yang mayoritas diperoleh dari permintaan Lembaga Keuangan Pembiayan yang mengharuskan adanya asuransi atas penyaluran kredit yang diberikannya kepada debitur. Sehingga dapat dikatakan kepemilikan polis asuransi sebagian besar individu saat ini bukanlah karena keinginan membeli asuransi, namun karena permintaan Lembaga Keuangan Pembiayaan (misalnya Bank dan Perusahaan Pembiayaan) yang mengharuskan adanya polis asuransi untuk agunan asset property maupun kendaraan bermotor milik Debitur. 

Namun tidak dapat juga diartikan bahwa budaya risiko individu tidak terbangun di masyarakat, karena nature masyarakat tetap melakukan mitigasi risiko dengan mempersiapkan dana cadangan yang dapat dipergunakan jiwa sewaktu-waktu risiko terjadi atas aset dan kepentingannya. Kondisi ini mengakibatkan kondisi keuangan individu tersebut tidak fleksibel karena dana cadangan tidak dapat termanfaatkan optimal sehingga mengakibatkan opportunity cost. Sebagai contoh, seorang pengusaha UMKM dengan aset toko dan stock dagangan senilai Rp. 50 juta harus memiliki tabungan dengan nilai yang sama, yang terbagi atas Rp. 10 juta dana stand by untuk cash flow berdagang, dan Rp. 40 juta dana cadangan yang harus disimpan jika sewaktu-waktu toko mengalami kebakaran. Jika kebakaran terjadi dengan kerugian total, maka harus mendapatkan pinjaman dana tambahan untuk membangun kembali usahanya. Semestinya dana Rp. 40 juta tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas produktif.

Untuk individu masyarakat seperti tersebut di atas, yang perlu dibangun adalah pemahaman mitigasi risiko yang lebih progresif agar kondisi keuangan terutilisasi dengan baik melalui transfer risiko ke perusahaan asuransi. Di sinilah peran literasi yang targeted dengan kebutuhan riil masyarakat. Sehingga komunikasi Perusahaan Asuransi bukan hanya sekedar menawarkan produk asuransi, namun mendengarkan apa kebutuhan mitigasi risiko, dan merumuskan term and condition polis yang tepat. 

Budaya Risiko Organisasi

Type Tertanggung asuransi umum masih didominasi oleh Tertanggung korporasi atau dunia usaha yang memang memiliki preferensi risk avers (menghindari risiko) dan sudah pasti menjadi konsumen asuransi. Tentunya Tertanggung korporasi ini kebutuhannya akan beragam dan dapat berbeda satu sama lain. Yang menjadi concern bagi perusahaan asuransi adalah kompetisi bisnis di antara perusahaan asuransi itu sendiri, dan berdampak kepada ketidakseimbangan premi yang diterima dibandingkan dengan liability perusahaan asuransi jika terjadi risiko. Hal yang mungkin terjadi adalah penurunan tarif premi maupun peningkatan biaya akusisi. Pada akhirnya yang akan menerima dampak adalah Tertanggung saat klaim tidak terbayar karena Penanggung mengalami masalah kesehatan keuangan. 

Budaya risiko bagi Tertanggung korporasi seharusnya memikirkan juga bagaimana Penanggung dapat melaksanakan kewajibannya saat terjadi klaim. Untuk itu reputasi perusahaan asuransi, kondisi kesehatan keuangan serta kesesuaian jaminan polis dengan potensi risiko menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian manajemen pengambil keputusan. Di sisi lain perusahaan asuransi harus memiliki kompetensi, infrastruktur, dan sistem pelayanan yang baik agar mendapatkan kepercayaan Tertanggung maupun masyarakat pada umumnya. 

Untuk Tertanggung korporasi seperti tersebut diatas, yang perlu dibangun adalah kepercayaan bahwa perusahaan asuransi memiliki kemampuan dan kapasitas dalam melakukan mitigasi risiko dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi Tertanggung. Yang dilakukan adalah membangun komunikasi yang transparan dan kondusif, sehingga akan menjadi iklan positif untuk pengembangan segmen pasar. Selain itu perusahaan asuransi jug perlu mengetahui cara menggunakan teknologi yang tepat untuk tujuan yang benar atau akan berisiko ketinggalan.

Meningkatkan Penetrasi Asuransi

Kebijakan pemerintah suatu negara berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan juga mempengaruhi peningkatan pendapatan domestik bruto. Pertumbuhan perekonomian suatu negara akan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan industri, di antaranya adalah asuransi. Dengan demikian penetrasi asuransi juga dapat didorong dari kebijakan pemerintah. Tingkat penetrasi asuransi menggambarkan kesimbangan antara tingkat keberhasilan pelaku asuransi, kekuatan keuangan masyarakat, tingkat kesadaran berasuransi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Peran swasta sejauh ini sudah relatif cukup dalam meningkatkan pertumbuhan industri dengan meningkatnya premi asuransi setiap tahun, juga peningkatan asset asuransi. Pandemic covid-19 justru memacu perusahaan asuransi memaksimalkan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis sehingga menghasilkan efisiensi. Survey oleh Dr. Schanz, Alm & Company dengan responden CEO perusahaan asuransi di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menurunkan biaya akuisisi rata sekitar 20% dari pendapatan premi. Dalam pelaksanaanya, digitalisasi industri asuransi dapat dilakukan dengan membuat platform sendiri maupun berkolaborasi dengan perusahaan start up yang sudah ada. Pendekatan tradisional dalam menjual produk asuransi sudah harus berubah. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, perusahaan tidak dapat lagi mengandalkan pertumbuhan organik atau inovasi internal. Pertumbuhan akan datang dari model berbasis layanan baru, produk inovatif dan fokus yang lebih besar pada pencegahan.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan penetrasi asuransi. Beberapa instrumen pemerintah adalah regulasi tentang pengaturan industri asuransi serta kebijakan fiskal yang dapat menjadi insentif peningkatan penetrasi industri asuransi. Riset Price Waterhouse Coopers yang dipublikasikan 2019 menyebutkan bahwa industri asuransi akan mengalami trend disrupsi terbesar dalam lima tahun ke depan dibandingkan beberapa industri lainnya. Peran regulator asuransi diharapkan dapat memfasilitasi hal tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian regulasi memperhatikan update perkembangan industri asuransi. Dengan demikian regulasi tidak boleh lagi dikatakan sebagai selangkah di belakang perubahan teknologi. Era ke depan adalah cost sharing, dimana dengan melakukan kolaborasi akan dapat mengefisienkan biaya rata-rata. Tertanggung juga akan cenderung memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhannya saja. Di sisi lain akan terjadi perubahan perilaku pelanggan dan saluran distribusi. Di mana persaingan asuransi nantinya bukan lagi perusahaan asuransi, namun bisa jadi komunitas-komunitas yang menawarkan jasa asuransi. Di sini lah regulator harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi stuck dalam pengembangan industri asurasni di tengah dinamika perkembangan ini sendiri.

Kebijakan fiskal bisa menjadi insentif bagi peningkatan penetrasi asuransi. Di beberapa negara ada yang pemerintahnya menerapkan regulasi tentang asuransi wajib bagi masyarakat, maka dengan kepemilikan polis asuransi yang dibeli sendiri oleh masyarakat, pemerintah di negara tersebut memberikan insentif berupa pengurangan pajak. Hal ini dapat memacu partisipasi masyarakat membeli polis asuransi sehingga juga meningkatkan penetrasi asuransi. 

Tantangan industri asuransi saat ini dan ke depan adalah bagaimana menggarap masyarakat yang masih belum mengerti asuransi agar mengerti, memahami serta membeli asuransi. Dan masyarakat kelompok ini jumlahnya sangat banyak serta tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia.***

(Artikel ini bagian dari program “Bulan Menulis Asuransi” dalam rangka Hari Asuransi 2020)

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Dewan Asuransi Indonesia (DAI)

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up