Search and Hit Enter

Peranan Penjaminan Kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Istilah COVID-19 yang merupakan penamaan bagi penyakit yang disebabkan oleh virus jenis corona yang dapat menyebabkan kematian bagi manusia, kemungkinan besar menjadi kata yang paling banyak diucapkan manusia dalam tahun 2020 ini. Bagaimana tidak, serangan virus tersebut telah menyentuh berbagai sendi kehidupan manusia, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan ras, baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Sejak merebak penyebaran penyakit ini akhir tahun 2019 lalu yang dimulai dari kota Wuhan, sebuah kota  di Republik Rakyat Tiongkok, hanya dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan telah menjelma menjadi teror berskala global bagi kesehatan manusia. Begitu cepat penyebarannya dan fatal akibat serangannya, penyakit ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia yang kesemuanya menjadi bagian dari upaya menghentikan penyebarannya, baik  pada tataran kebijakan pemerintah maupun upaya individual. Dampaknya tidak hanya kepada aspek kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dampak tersebut juga sudah dirasakan di Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan adanya serangan virus tersebut awal Maret 2020, jumlah penduduk yang terserang virus tersebut setiap hari terus meningkat. Penyakit ini juga telah menyerang hampir seluruh wilayah NKRI dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa. Hingga pertengahan Oktober 2020 ini penyakit ini telah menjangkiti 329 ribu penduduk dan menimbulkan korban meninggal, baik akibat langsung maupun terkait dengan penyakit lain lebih dari 11 ribu penduduk. 

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan untuk membatasi pergerakan dan kerumunan penduduk dalam satu tempat, termasuk tempat perdagangan, hiburan dan perkantoran serta tempat kerja lainnya. Upaya ini dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu dilakukan kampanye 3 M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. 

Upaya-upaya tersebut di atas sepertinya telah memberikan dampak terhadap aspek sosial. Mengingat adanya pembatasan untuk membentuk kerumunan, maka acara-acara sosial yang biasanya dihadiri jumlah peserta yang banyak, baik acara resmi seperti rapat, seminar, program belajar dan mengajar dan sejenisnya maupun tradisi seperti pernikahan, melayat, maupun sekedar arisan tidak lagi menjadi pertemuan tatap muka tetapi berubah menjadi pertemuan jarak jauh yang difasilitasi teknologi informasi menggunakan internet dan aplikasi pertemuan yang sesuai. Sesuatu yang sampai dengan akhir tahun lalu saja tidak terbayangkan akan dilakukan masyarakat Indonesia yang dikenal high-contact community dalam tahun ini.

Walaupun Pemerintah dan warga telah melakukan PSBB, namun hingga akhir September 2020 ini jumlah yang baru terserang setiap hari belum menunjukkan adanya penurunan yang berarti. Keterbatasan aparat, ketidak pedulian maupun kekurang disiplinan warga serta dorongan kebutuhan ekonomi kiranya berperan besar dalam memperburukan keadaan. Oleh karena itu, saat ini seluruh warga masyarakat sedang menunggu perkembangan senjata pamungkas yaitu penggunaan vaksin yang dapat menimbulkan kekebalan. Sudah cukup banyak berita yang menggembirakan terkait vaksin tersebut, baik berupa telah ditemukannya vaksin dalam waktu yang relatif cepat, maupun sudah adanya rencana alokasi anggaran untuk memproduksi dan menyebarkan serta menggunakan vaksin tesebut. Namun demikian, berbagai kontroversi juga menyertai perkembangan tersebut, dari keterbatasan produksi sehingga vaksinasi tidak dapat dilakukan serentak, harga yang tidak terjangkau, ketidakefektivan vaksin hingga masalah halal-haram komponen dan cara pembuatan vaksin. Dengan kondisi tersebut, pendek kata, belum ada satu pihakpun yang dapat menjawab secara tegas kapan pandemi ini akan berakhir. Jawaban yang ada hanyalah  perkiraan berbasisi ilmiah bercampur harapan, yaitu tahun 2022 atau paling cepat akhir tahun 2021.

Dari masalah Kesehatan dan sosial, aspek ekonomi kemudian terkena imbasnya. Pembatasan ruang gerak bagi masyarakat secara langsung mengurangi konsumsi barang dan jasa, menurunkan tingkat pendapatan, mempersulit kegiatan produksi barang maupun jasa serta meningkatkan ketidakpastian usaha. Dampak ini terjadi hingga di tingkat Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Apabila pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998, sektor usaha ini tergolong tangguh menghadapi badai ekonomi tersebut, pada tahun 2020 ini UMKM termasuk sektor yang tidak berdaya diserbu oleh pandemic Covid19.

Ketidakberdayaan ini berdampak luas dan dalam, maklum UMKM merupakan jumlah terbesar dari usaha yang ada di Indonesia, atau hampir mencapai 99% dan menyerap tenaga kerja terbanyak dan memberikan kontribusi sekitar 60% dari produk domestik bruto. Menurut perhitungan Pemerintah, dampak dari pandemi Covid ini telah menimbulkan kredit perbankan kepada UMKM yang perlu direstrukturisasi hingga Rp167,1 trilyun, dapat meningkatkan jumlah pengangguran hingga 2,08 juta orang akibat PHK dan kemungkinan sekitar 41% UMKM mengalami kebangkrutan. Dampak yang sangat besar yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Menghadapi perkembangan tersebut di atas pada pertengahan tahun 2020 ini Pemerintah memberikan stimulan khusus bagi sektor ini untuk bertahan dan bangkit kembali, baik semasa maupun setelah pandemik Covid19 berlangsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat permodalan dengan melancarkan dan memudahkan sektor ini memperoleh kredit perbankan dan dengan harga (suku bunga kredit)  yang lebih murah. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan subsidi atas bunga kredit tersebut sehingga jauh lebih rendah dari suku bunga kredit yang ditetapkan oleh kalangan perbankan berdasarkan mekanisme pasar. Tahun anggaran 2020 ini Pemerintah menganggarkan Rp34,15 trilyun untuk subsidi bunga tersebut. 

Untuk melengkapi upaya tersebut di atas, Pemerintah juga menempatkan dana pada bank-bank yang diharapkan mampu menyalurkan kredit kepada UMKM yang dituju, sebagai dukungan pendanaan kredit. Tahun ini Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp35 trilyun pada bank-bank tersebut. Status dari penempatan dana ini adalah pinjaman pemerintah sehingga kepada bank dibebankan bunga pinjaman paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia (PMK No. 70/KMK.05/2020). 

Selain itu, untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit tersebut, maka dikembangkan skim (scheme) penjaminan kredit yang dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko pemberian kredit yang dilakukan perbankan. Skim ini disebut dengan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam skim penjaminan ini Pemerintah menunjuk dua BUMN untuk bertindak selaku Penjamin, yaitu PT Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Penunjukkan ini tentu  bukan tanpa pertimbangan yang matang. Sebagaimana diketahui, dua Lembaga ini telah memulai usaha yang dapat melancarkan dan memudahkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM sejak awal masa Orde Baru yaitu awal tahun 70-an. Dengan demikian, dari sisi organisasi, kompetensi, dukungan sarana dan prasana dinilai mampu menjalankan program penjaminan ini.

Dalam skim ini Penjamin memberikan penjaminan kepada Penerima Jaminan, yaitu bank yang memberikan kredit kepada UMKM. Dalam hal ini UMKM ditempatkan sebagai pihak Terjamin. Berdasarkan penjaminan tersebut, maka dalam hal Terjamin tidak melunasi kreditnya kepada Bank (Penerima Jaminan), maka Penjamin berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Terjamin tersebut. Dalam istilah perasuransian penyelesaian tersebut dikenal dengan istilah pembayaran klaim (tuntutan ganti rugi). Namun demikian, tidak seluruh kerugian memperoleh ganti rugi dari Penjamin, Sebagian dari kerugian tersebut menjadi tanggungan sendiri Bank pemberi kredit. Dalam skim penjaminan ini Penjamin memberikan ganti rugi  sebesar 80% dari kerugian Bank.

Bilamana Penjamin telah membayar ganti rugi tersebut, maka Penjamin berhak memperoleh penggantian dari Terjamin. Proses ini menegakkan prinsip subrogasi. Dalam skim ini Pemerintah menyebutnya dengan istilah regres. Dalam prakteknya prinsip ini diterapkan dengan cara Bank meneruskan setoran yang diterima dari Debitur terjamin setelah pembayaran klaim kepada Penjamin. Tidak seluruh setoran tersebut disetorkan tetapi dibagi sesuai perbandingan antara ganti rugi yang dibayarkan oleh penjamin terhadap total kerugian Bank Penerima Jaminan. 

Sebagai pembayaran atas kesediaan Penjamin memberikan penjaminan, yang dinyatakan dengan menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Debitur Terjamin, maka pihak Penjamin berhak untuk menerima sejumlah uang yang disebut dengan Imbal jasa Penjaminan (IJP). Dalam dunia asuransi uang pembayaran tersebut dikenal dengan istilah premi yang dibayar oleh tertanggung. Dalam skim penjaminan PEN  ini IJP dibayar oleh Pemerintah.

Untuk meyakinkan pihak bank bahwa Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan oleh Penjamin didukung oleh kekuatan finansial yang nyata, maka Pemerintah menempatkan tambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) pada dua BUMN yang bertindak sebagai penjamin tersebut di atas. Pada tahap awal ini Pemerintah menempatkan tambahan modal sebesar Rp 6 Trilyun untuk dua BUMN tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71 /PMK.08/2020 urutan proses penjaminan diatur sebagai berikut: Pertama, UMKM calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank; kedua, Bank melakukan Analisa pemberian kredit dan memberikannya dalam hal calon debitur memenuhi persyaratan pemberian kredit; kemudian Langkah ketiga adalah bank mengajukan permintaan penjaminan kredit kepada perusahaan Penjamin; dan terakhir, apabila memenuhi persyaratan penjaminan, perusahaan Penjaminan akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan yang kemudian diserahkan kepada bank. Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat mutlak agar bank memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penjamin dalam hal debitur gagal melunasi kreditnya.

Dalam PMK tersebut di atas diatur pula syarat dan ketentuan tentang debitur dan kredit yang dapat dijamin oleh program penjaminan ini yaitu: (a) Skala usaha memenuhi kriteria sebagai UMKM; (b) Bentuk usaha debitur dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha; (c) plafon kredit maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan hanya diberikan oleh satu bank; (d) Kredit yang dijamin adalah yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021; (e) tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun; (f) Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan (g) Calon debitur yang telah memiliki fasilitas kredit sebelumnya  memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung tanggal 29 Februari 2020. Dapat ditambahkan, kredit yang dapat dijamin dengan skim ini hanya kredit untuk keperluan modal kerja sehingga kredit Investasi tidak dapat memperoleh penjaminan dari program ini.

Memperhatikan dukungan, fasilitas, mekanisme, syarat dan ketentuan penjaminan sebagaimana tersebut di atas kiranya dapat dilihat bahwa upaya tersebut seluruhnya bertujuan untuk memudahkan UMKM memperoleh dukungan permodalan dari perbankan, dimana penjaminan menjadi stimulan bagi perbankan untuk memberikan kredit tersebut. Dengan adanya penjaminan, salah satu upaya mitigasi risiko bank atas kredit macet yaitu dengan meminta agunan kepada debitur menjadi dapat dikesampingkan. Pengesampingan itu menjadi faktor menguntungkan bagi UMKM yang pada umumnya menghadapi kesulitan untuk menyediakan agunan tersebut.

Skim penjaminan PEN ini berjalan beriringan dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menggunakan skim penjaminan untuk melancarkan dan memudahkan pemberian kredit kepada UMKM. Program penjaminan KUR telah berlangsung sejak tahun 2007 dan terlihat setiap periode mengalami perubahan ketentuan yang mengarah kepada semakin efektifnya pemberian KUR tersebut untuk UMKM. Sebagai pengingat, dalam program penjaminan KUR Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menempatkan modal penjaminan pada 2 (dua) perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN); (2) membayar IJP kepada perusahaan penjamin; dan (3) memberikan subsidi bunga kredit.

Walaupun memiliki tujuan dan mekanisme serta pedanaan yang hampir mirip dengan penjaminan KUR yaitu memudahkan dan melancarkan pemberian kredit kepada UMKM serta Pemerintah menempatkan PMN pada perusahaan penjamin dan membayar IJP, program penjaminan PEN memiliki perbedaan yang cukup berarti bagi perusahaan penjamin, salah satunya adalah adanya ketentuan mengenai loss limit. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerugian yang menjadi tanggung jawab penjamin dibatasi, maksimal sampai dengan 90% dari IJP yang sudah diterima oleh perusahaan penjamin. Apabila terjadi tuntutan ganti rugi melebihi jumlah tersebut, maka perusahaan Penjamin berhak mengajukan pembayaran kelebihan ganti rugi tersebut kepada pemerintah. Untuk memperoleh hak tersebut Penjamin diwajibkan menyetor/membayar IJP Loss Limit kepada Pemerintah yang besarnya diatur dalam perjanjian antara Pemerintah dengan Penjamin.

Sejak mulai dilaksanakan mulai Juli 2020 sampai dengan akhir September 2020, berdasarkan catatan dari Jamkrindo dan Askrindo terdapat 15 bank umum yang mengikuti program ini, terdiri dari 4 bank milik negara, 4 bank pembangunan daerah dan 6 bank swasta. Dengan dukungan program ini telah mengucur kredit kepada 244.905 unit usaha (debitur) tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan plafon kredit seluruhnya berjumlah Rp9,43 trilyun atau rata-rata Rp3,14 trilyun per bulan. Melihat perkembangan ini nampaknya laju pertumbuhan kredit yang didukung penjaminan ini masih relatif lambat setidaknya dibandingkan dengan kecepatan rata-rata KUR pada masa normal yang dapat mencapai Rp 10 trilyun per bulan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Askrindo, dari jumlah kredit tersebut sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan yaitu sebesar 58,3%. Sementara sektor pertanian dan kehutanan yang dalam semester I tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan, memperoleh 14%.

Menurut hemat penulis program penjaminan PEN ini memang sangat diperlukan oleh UMKM mengingat dampak buruk pandemic Covid19 yang begitu dalam dan masih sulit dipastikan akan berakhir. Namun demikian, program ini dapat menjadi penyelamat bagi UMKM apabila sektor rilnya juga mampu survive. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi UMKM untuk bertahan apabila hanya mampu berproduksi tetapi sepi pemintaan. Oleh karena itu, kiranya perlu dianalisa lebih dalam sektor-sektor mana yang kiranya perlu memperoleh prioritas karena mampu bertahan dan memberikan multiplier effect yang besar. Misalnya, memperbesar aliran kredit ke sektor pertanian atau ke sektor usaha jasa berbasis teknologi informasi. Agar kredit mengarah kepada sektor atau subsektor usaha yang diinginkan kiranya dapat menggunakan besaran ganti rugi yang dapat diatur besarnya kecilnya. Sebagaimana telah disampaikan dalam program ini seluruh sektor usaha memperoleh besaran ganti rugi dari penjamin yang sama yaitu sebesar 80%. 

Selain hal tersebut diatas, hal lain yang sedikit mengganggu pemikiran penulis adalah mengenai ketentuan Pemerintah mengelola IJP loss limit. Ditinjau dari sisi kepentingan untuk membangkitkan kepercayaan perbankan terhadap program penjaminan ini penerapan kebijakan loss limit kiranya patut diapresiasi, sebagai suatu kreasi baru yang diterapkan di Indonesia dalam skim penjaminan kredit, walaupun sudah cukup lama Jepang dan Korea Selatan menerapkan kebijakan ini denan mekanisme yang relatif berbeda. Kebijakan ini dapat diperkirakan akan efektif membangun kepercayaan tersebut yang pada gilirannya akan memperlancar pemberian kredit kepada UMKM yang terdampak Covid19. Namun pengenaan kewajiban penjamin membayar IJP loss limit kepada pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah menjalankan “usaha penjaminan?”. Mengapa ? Karena ada unsur spekulasi dimana pemerintah dapat menjadi untung apabila penerimaan IJP loss Limit lebih besar dari pembayaran loss limit atau sebaliknya. Sebagai unit bisnis terdapat berbagai konsekwensi dan aspek yang harus dijalankan yang menurut hemat penulis karena tujuan dan prosesnya antara unit bisnis dengan pemerintahan yang berbeda, maka sulit dijalankan oleh pemerintah. Semakin kurang bermanfaat lagi apabila dana yang digunakan oleh Penjamin untuk membayar IJP loss limit tersebut bersumber dari dana yang ditempatkan/dibayar Pemerintah kepada Penjamin. Cara ini hanya akan membebani administrasi kedua belah pihak.

Terhadap hal tersebut di atas, penulis melihat kemungkinan lain agar kepercayaan kalangan perbankan tetap terbangun, namun tidak membebani tata Kelola pemerintahan khususnya Kementerian Keuangan, yaitu dengan memanfaatkan keberadaan PT Reasuransi Indonesia Utama (PT RIU). Sebagai perbedaan lainnya antara  program penjaminan KUR dengan penjaminan PEN adalah adanya peranan PT RIU. PMK No 71/KMK.08/2020 mengatur bahwa dalam skim ini PT RUI ditugaskan  (1) untuk melaksanakan kegiatan operasional program loss limit sesuai dengan praktik yang umum digunakan di dalam kontrak reasuransi; (2) memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuaria terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah termasuk didalamnya atas pemodelan, tarif IJP Loss Limit, proyeksi klaim dan tarif IJP Penjaminan Pemerintah; dan (3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Mungkin ada baiknya apabila tugas RIU diperluas sehingga mencakup tugas pengelolaan loss limit secara utuh. RIU  menetapkan ketentuan loss limit seusai arahan Pemerintah, kemudian menerima IJP, mengelola IJP, dan membayar kerugian Penjamin yang melampaui batas loss limit. Untuk pembayarannya Pemerintah dapat menempatkan PMN di RIU dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, cara ini akan “membebaskan” Pemerintah dari pandangan menjalankan usaha, namun tetap membangun kepercayaan bagai kalangan perbankan. Selain itu, dengan menjalankan sendiri pembayaran loss limit, RIU akan tertantang secara nyata untuk mendesain skim loss limit ini sehingga memenuhi prinsip bisnis yang wajar dan adil serta transparan, termasuk dalam menetapkan tarip IJP loss limit.

Bagaimanapun, dengan perkembangannya hingga sejauh ini upaya pemulihan PEN dapat diibaratkan biji yang disemai dan  telah tumbuh menjadi kecambah. Seiring dengan upaya-upaya lain yang dilaksanakan Pemerintah dan seluruh anggota masayarakat, usaha ini dapat diharapkan dalam waktu singkat akan menjadi pohon yang besar dan rindang memberikan buah-buah UMKM yang tangguh, produktif dan berdaya saing tinggi.

(Artikel ini bagian dari program “Bulan Menulis Asuransi” dalam rangka Hari Asuransi 2020)

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up