Search and Hit Enter

Industri Asuransi di Tengah Deadline Penyampaian Rencana Kerja Pemisahaan Unit

Industri asuransi saat ini sedang dilanda dilema tingkat akut. Bukan tidak lain penyebabnya adalah deadline penyampaian Rencana Kerja Pemisahaan Unit Syariah (RKPUS) dengan memilih pemisahan dengan cara mendirikan perusahaan diikuti pengalihan portofolio atau pengalihan portofolio ke perusahaan yang sudah full fledge selambat-lambatnya pada tanggal 17 Oktober 2020 ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemisahan Unit Syariah asuransi tertuang dalam UU No. 40 tahun 2014 pasal 87 tentang Perasuransian. Dalam aturan ini, Unit Syariah sudah harus berdiri sendiri sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Namun Peraturan OJK nomor 67/POJK.05/2016 pasal 18 mengatur ada tenggat waktu penyampaian rencana pemisahaan tersebut. Tujuan penyampaian rencana ini agar perusahaan asuransi mempunyai rancangan pemisahaan yang lebih terstruktur, terukur dan sustainable serta bagi OJK selain memaksimalkan fungsi pengawasan juga menghindari crowded perizinan pendirian perusahaan baru dan pengembalian izin usaha menjelang spin off pada tahun 2024.

Menurut OJK pada tahun 2020, ada 48 perusahaan asuransi terdiri dari 23 perusahaan asuransi jiwa, 25 perusahaan asuransi umum dan 3 perusahaan reasuransi yang sedang berjuang mendapatkan persetujuan RUPS untuk menyusun RKPUS. Faktanya, dari survei yang dihimpun pada acara diskusi yang diadakan oleh AASI tanggal 27 Agustus 2020 bahwa 85.7% perusahaan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS dan 66.7% perusahaan belum Menyusun RKPUS. Selain itu, informasi yang dihimpun penulis dari berbagai sumber langsung, setidaknya 5 perusahaan asuransi dengan kepemilikan swasta dan terbuka yang sudah memutuskan untuk melakukan pengalihan portofolio dan akan mengembalikan izin usaha ke OJK. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi tersebut tidak mempunyai captive market yang tetap dan kerjasama dengan perbankan serta perusahaan pembiayaan Syariah.

Lain lagi perusahaan asuransi berlabel anak usaha atau plat merah itu sendiri baik yang sudah maupun akan bergabung dalam Indonesia Financial Group (IFG), di prediksikan memilih melakukan pendirian perusahaan dengan strategic partner antar sesama anak usaha dan BUMN itu sendiri. Keputusan ini diambil ditengah belum adanya kepastian arahan dari Kementrian BUMN secara langsung. Bukan tidak mungkin dan ini juga sebagai solusi bagi Pemerintah, dalam 1 tahun kedepan untuk melakukan pembentukan IFG Syariah setelah proses IFG Life selesai. IFG Syariah menghimpun anak dan cucu usaha BUMN asuransi, reasuransi serta penjaminan yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah dengan tujuan konsolidasi, harmonisasi dan spesialisasi bisnis. Rencana ini dapat terwujud dengan komitmen yang kuat Pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan Syariah tahun 2024. Wujud nyata yang sudah terlihat adalah kepastian merger 3 Bank Syariah anak usaha Himpunan Bank Milik Megara (Himbara) dan berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam memperkuat rantai nilai halal, keuangan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi digital.

Efek Pandemi Covid-19

Di sisi lain, kondisi pandemi yang menghantam seluruh sektor, telah membuat pendapatan premi asuransi menurun. Berdasarkan data semester I-2020 yang disajikan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dalam konferensi pers memperitngati Hari Asuransi tanggal 08 Oktober 2020, pertumbuhan premi asuransi jiwa turun 2,5%, asuransi umum turun 6.1% dan asuransi syariah turun 0.6% secara year on year (yoy).

Sedangkan dari kontribusi klaim yang paling berdampak adalah pada asuransi umum dan asuransi syariah. Berdasarkan data yang disajikan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), total klaim asuransi umum mencapai Rp 17,05 triliun atau meningkat 3,7% secara yoy dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 16,43 triliun. Menurut AAUI, kenaikan klaim dari asuransi kredit karena default dan wanprestasi yang juga naik dari perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kemudian pada asuransi Syariah yang mayoritas sumber bisnisnya juga pada perbankan dan perusahaan pembiayaan Syariah, total klaim asuransi syariah berdasarkan data statistik OJK per semester I-2020 meningkat 16.3% secara yoy.

Berbeda dengan asuransi jiwa yang mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asuransi Jiwa telah membayarkan total klaim dan manfaat sampai semester I-2020 sebesar Rp 64,22 triliun atau turun 1,90% secara yoy. Total klaim dan manfaat dibayarkan masih didominasi klaim nilai tebus sebesar 58,7% dari total klaim dan risiko meninggal dunia karena Covid-19 masih relatif kecil yakni Rp 216,03 miliar.

Sebenarnya efek pandemi tidak serta merta selalu negatif bagi beberapa pelaku usaha asuransi syariah yang secara de facto sudah mempunyai kemampuan untuk spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Namun, pandemi ini dimanfaatkan menjadi peluang untuk melakukan penyampaian menjelang injury time. Biasanya pelaku usaha ini mempunyai captive market yang tetap dan jelas serta modal yang besar. Hanya saja apabila dilakukan spin off lebih dahulu akan mengurangi profit (laba) perusahaan akibat beban pengurus, pegawai dan infrastruktur yang melonjak.

Sementara itu, bagi pelaku usaha asuransi Syariah yang bermodal minim dan target market yang se-adanya menjadi sangat krusial. Karena tidak mudah menentukan hal-hal strategis dengan waktu yang singkat ditengah ketidakpastian market global akibat pandemi ini. Posisi pelaku usaha ini menjadi serba salah dalam mengambil keputusan pemisahaan Unit Syariah.

Apabila hasil kajian internal atau konsultan memutuskan pengalihan portofolio ke perusahaan lain, selain transfer dana tabarru` untuk periode yang belum dijalani, juga akan mengurangi aset pada dana perusahaan ditambah pajak dan sebagian dari fee (ujrah) atas pengelolaan kepada perusahaan penerima portofolio. Sebaliknya jika mendirikan perusahaan baru maka pelaku usaha juga harus mencari mendapatkan Strategic Partner dan Financial Investor lainnya untuk memenuhi syarat modal disetor dan potensi perolehan kontribusi agar skala ekonomi tetap tercapai setelah perusahaan hasil spin off beroperasi.

Penting untuk disadari bagi pelaku usaha asuransi syariah, berdasarkan POJK 67 bahwa penyampaian RKPUS dapat di revisi sebanyak 2 kali dalam setahun setelah adanya persetujuan OJK atas RKPUS yang telah disampaikan. Sehingga jika pada kasus diatas, pelaku usaha melakukan pemisahaan dengan mendirikan perusahaan baru dan pada tahun berjalan belum mendapatkan Strategic Partner maka dapat mengubah RKPUS menjadi pemisahaan dengan pengalihan portofolio ke perusahaan yang full fledge.

Peran dan dukungan Asosiasi

AASI selaku asosiasi yang menangungi pelaku usaha asuransi syariah, sangat berperan penting sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan Regulator.

Berbagai seminar, workshop dan Focus Group Discussion perihal spin off diselenggarakan sejak beberapa tahun terakhir guna memfasilitasi berbagai kepentingan pelaku usaha asuransi syariah. Output dari berbagai kegiatan diharapkan terciptanya suatu pemahaman yang comprehensive sebelum mengambil kebijakan atau keputusan yang strategis.

Namun kondisi pandemi Covid-19 diluar kondisi yang diharapkan. Sehingga peran asosiasi menjadi lebih ekstra karena banyak pelaku usaha yang meminta pengajuan relaksasi perpanjangan waktu penyampaian RKPUS dan insentif-insentif lainya ke OJK melalui AASI. Adapun relaksasi dan inisiatif tersebut diantaranya perpanjangan penyampaian RKPUS, perubahan nilai ekuitas dan modal disetor, kriteria kepemilikan asing, platform sharing dengan induk, tenaga ahli, insentif perpajakan, insentif minimalis pimpinan & pengurus dan lain sebagainya.

Program relaksasi dan insentif ini sejatinya telah disampaikan dan diterima oleh OJK dalam bentuk usulan dan masukan perubahan serta penambahan POJK No. 67 agar lebih akomodatif dan adaptif dalam kondisi saat ini tanpa mengubah esensi tujuan dan waktu spin off itu sendiri. Oleh karena itu perubahan POJK ini akan menjadi angin sepoi-sepoi bagi pelaku usaha dalam proses pelaksanaan spin off.

Puncaknya, peran dan dukungan asosiasi di Industri Perasuransian mencapai kebersamaan dengan diselenggarakannya kegiatan kolaborasi AAUI, AAJI dan AASI dalam bentuk diskusi via daring pada tanggal 01 Oktober 2020 yang melibatkan seluruh pelaku usaha asuransi. Kegiatan ini bertujuan sebagai pemantapan penyampaian RKPUS di tengah kegelisahan para anggota asosiasi sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk memenuhi kewajiban sesuai tenggat waktu yang di persyaratkan POJK. Mengutip Geary Meaverick dalam quotenya “kebersamaan bukanlah kebersamaan jika tidak menghasilkan apapun.”

(Artikel ini bagian dari program “Bulan Menulis Asuransi” dalam rangka Hari Asuransi 2020)

Kabid Pelatihan & Sertifikasi, Islamic Insurance Society (IIS). Wakabid Riset dan Inovasi, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

No Comments

Leave a Reply

Scroll Up